KAB.BOGOR, Berita-Indonesianews.com
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor baru-baru ini menjadi korban pemerasan oleh oknum yang mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan.
Kasus ini menguak dugaan adanya seangkarut permasalahan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang menjadi tempat kerja PNS tersebut. Menurut keterangan Amir Amiruloh, SH Dewan Pembina JPKPN, pemerasan ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam internal Dinas Pendidikan.
“Tidak mungkin pemerasan ini bisa terjadi jika tidak ada indikasi masalah penyalahgunaan kewenangan di dalamnya,” tegas Amir Amiruloh, SH dalam keterangannya kepada Awak Media melalui pesan WhatsApp. Sabtu (27/07/24).
Amir Amiruloh juga menyatakan bahwa kasus ini membuka mata kita semua bahwa ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kriminal.
“Ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih waspada dan segera melakukan audit menyeluruh di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” tambahnya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Namun, masyarakat berharap agar pihak berwenang khususnya KPK segera melakukan investigasi mendalam untuk memastikan tidak ada lagi praktik penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi tulang punggung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bogor.
Kasus ini menjadi cermin bahwa integritas dan transparansi di tubuh pemerintahan harus terus dijaga dan ditingkatkan. Masyarakat menunggu langkah tegas dari pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil tindakan yang diperlukan demi memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
Selain itu, dugaan adanya dana besar yang dikeluarkan oleh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor semakin memperkuat spekulasi tentang potensi penyalahgunaan dana.
Amir Amiruloh SH menekankan bahwa, transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan sangat penting untuk mencegah tindak korupsi dan memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
“Jumlah total dana sebesar Rp. 700 yg di berikan dlm 3 tahap tersebut cukup besar yang dikeluarkan oleh oknum pegawai Dinas Pendidikan, untuk menyuap oknum KPK gadungan harus diaudit secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan,” ujar Amir.
Masyarakat berharap audit tersebut dapat mengungkap fakta-fakta yang terjadi dan memberikan gambaran jelas mengenai penggunaan dana di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tutupnya.
Sumber :(Van)
Reporter : ( Anggi )
Editor : Red
