Kab.Bogor.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto melantik sejumlah pejabat administrator, pengawas, serta pejabat fungsional dan penyerahan Sk PPPK tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, (Kamis 2 /10/2025.)
Acara pelantikan dihadiri Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, para tokoh agama, para kepala perangkat daerah, camat, dan jajaran Pemkab Bogor.
Rudy Susmanto menyampaikan Selamat kepada yang baru saja dilantik, berharap, semoga amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, dedikasi, profesional, disertai komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bogor
Oleh karena itu kepada para pejabat dan ASN yang baru dilantik agar dapat jaga integritas, jaga nama baik Kabupaten Bogor, bekerjalah dengan sepenuh hati dalam melayani masyarakat di Kabupaten Bogor,” tutur Rudy.
Selain melantik, PPPK penuh waktu formasi tahun 2024 tahap II, terdapat juga pelantikan CPNS menjadi PNS Pemkab Bogor, serta penyerahan Surat Keputusan (SK) CPNS. Diantaranya 247 orang PPPK penuh waktu tahap II, 4 orang CPNS menjadi PNS, dan 4 orang CPNS.
Melalui pelantikan tahap 2 ini, Pemkab Bogor menegaskan komitmennya untuk memperkuat birokrasi yang profesional, memberikan kepastian status kepegawaian, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri menyampaikan, Pemkab Bogor kembali melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu tahap 2. Hal tersebut menambah daftar tenaga PPPK yang telah bergabung untuk memperkuat pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
“Untuk perkembangan terkait ribuan PPPK lainnya yang masih menunggu proses pelantikan. Hingga saat ini, tercatat 9.756 PPPK masih dalam tahap pemrosesan di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia melanjutkan, saat ini masih dalam proses updating data di BKN, mulai dari perbaikan pendidikan, tanggal lahir, hingga administrasi lainnya. Jadi kami belum bisa memastikan kapan dilantik, karena keputusan final ada di BKN Pusat.
“Proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) menjadi kunci utama tahapan pelantikan. Kita menargetkan setengahnya sudah bisa selesai, tapi tetap menunggu keluarnya NIP dari BKN. Jadi, berapa jumlah NIP yang diterbitkan, itu yang akan langsung dilantik,” tambahnya.
Reporter :sdn
Editor : red
