AKIBAT KOROPSI YANG MERAJA LELA DI LINGKARAN PEJABAT PEMDA BOGOR WARTAWAN JADI IMBAS NYA.
Akibat Korupsi yang meraja lela di Pembab Bogor Pemberian honorarium kepada sejumlah wartawan yang meliput Upacara Hari Pramuka ke 65 di lapangan tegar Beriman Kabupaten Bogor, menuai sorotan dari kalangan insan pers, rabu (26/08/2026).
Besaran honorarium yang diberikan dinilai tidak mencerminkan penghargaan yang layak terhadap profesi wartawan dan memunculkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menghormati kerja jurnalistik.
Sorotan itu mencuat setelah beredar informasi mengenai nominal honorarium yang diterima wartawan , usai melakukan peliputan kegiatan yang melibatkan instansi pemerintah daerah.
Sejumlah wartawan menilai persoalan ini bukan semata-mata terkait nilai materi, melainkan menyangkut penghormatan terhadap profesi pers yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Sebagai profesi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan menjalankan tugas jurnalistik dengan tanggung jawab besar. Mereka dituntut bekerja secara profesional, menjaga akurasi informasi, keberimbangan pemberitaan, serta mengedepankan kepentingan publik dalam setiap karya jurnalistik yang dihasilkan.
“Yang menjadi persoalan bukan hanya soal nominal. Ini menyangkut bagaimana sebuah institusi menghargai profesi wartawan yang bekerja secara profesional dalam menjalankan tugasnya,” ujar salah seorang insan pers yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut Ketua Persatuan Wartawan Pemda ( PWP ), Bang “NYOK” pemerintah daerah semestinya membangun kemitraan yang sehat dan saling menghormati dengan insan pers. Sebab, media memiliki fungsi strategis sebagai sarana informasi, edukasi, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Tanpa peran media, berbagai program dan kegiatan pemerintah tidak akan tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Karena itu, penghargaan terhadap kerja jurnalistik dinilai harus dilakukan secara proporsional, profesional, dan beretika agar tidak menimbulkan kesan meremehkan profesi wartawan.
Di tengah polemik ini, muncul pula dugaan bahwa Pemkab Bogor kehabisan anggaran untuk awak media karana diduga dikorupsi oleh petinggi – petinggi nya.
Ketua PWP juga berharap agar OTT yang dilakukan oleh KPK pada pejabat pemerintahan kabupaten Bogor minggu lalu bisa segera menetap kan tersaka dan menghukum nya agar kabupaten Bogor bebas dari korupsi.”tutupnya”.
Reporter : sdn
Editor : red
