Kab Bogor
Bupati Bogor pastikan investasi tidak korbankan lahan pertanian
Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan pengembangan investasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak mengorbankan lahan pertanian yang dilindungi demi menjaga ketahanan pangan.
Menurut dia, di Cibinong, Jawa Barat, Senin, Pemerintah Kabupaten Bogor tengah mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) di lima kecamatan sebagai langkah memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus mencegah alih fungsi lahan pertanian.
“Kita tidak ingin ada ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut lingkungan dan tata ruang yang dilanggar, sehingga investor yang masuk Kabupaten Bogor kita pandu berdasarkan ketentuan peruntukan ruangnya,” kata Rudy saat mengunjungi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor.
Ia menjelaskan penyusunan RDTR tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam menghadapi pengembangan investasi pada 2027, termasuk di wilayah timur Kabupaten Bogor seperti Kecamatan Sukamakmur.
Menurut Rudy, kepastian tata ruang diperlukan agar investor yang telah memiliki lahan tidak menghadapi kendala pembangunan akibat status lahan sawah dilindungi (LSD) maupun lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
“Jangan sampai investor yang sudah masuk ke Kabupaten Bogor, sudah memiliki lahan, tetapi lahannya tidak bisa terbangun karena permasalahan LSD atau LP2B,” ujarnya.
Rudy menegaskan bahwa ketentuan mengenai peruntukan kawasan permukiman, industri, dan pertanian harus dipatuhi seluruh pelaku usaha tanpa pengecualian.
Terlebih, pemerintah pusat tengah mendorong penguatan ketahanan pangan nasional sehingga kawasan pertanian yang telah ditetapkan tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.
“Peruntukan ruang tidak bisa ditawar-tawar. Ketentuan peraturan perundang-undangan sudah mengatur di mana kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan pertanian yang menunjang ketahanan pangan,” katanya.
Selain penataan ruang, Pemkab Bogor juga mempersiapkan sejumlah proyek infrastruktur strategis pada 2027 untuk membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat dan timur.
Salah satunya pembangunan flyover Bojonggede-Kemang atau Bomang yang diproyeksikan meningkatkan konektivitas enam kecamatan, yakni Bojonggede, Kemang, Tajurhalang, Parung, Ciseeng, dan Rancabungur.
Rudy menilai pembangunan infrastruktur tersebut berpotensi meningkatkan nilai ekonomi kawasan, termasuk harga tanah dan aktivitas investasi di wilayah yang selama ini terkendala akses penghubung.
Ia mencontohkan perbedaan nilai tanah di kawasan Jalan Tegar Beriman dengan Bojonggede yang saat ini masih cukup jauh meskipun secara geografis berdekatan.
“Pada saat sudah terhubung, harga tanah di Jalan Tegar Beriman dengan Bojonggede pasti akan sama. Sekarang mungkin berbeda jauh walaupun hanya terputus oleh sungai dan rel kereta api,” ujarnya.
Karena itu, Rudy meminta DPMPTSP Kabupaten Bogor mulai mempromosikan peluang investasi yang akan terbuka seiring pembangunan infrastruktur dan pengembangan pusat ekonomi baru.
Ia berharap promosi tersebut dapat menjangkau pelaku usaha di dalam maupun luar Kabupaten Bogor, dengan tetap memastikan seluruh rencana investasi sesuai ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan.
Reporter : sdn
Editor : red
