Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan evaluasi. Sebab dalam pelaksanaannya, SPPG selaku penyedia terkesan asal saji menu makanan, sehingga menimbulkan gelombang protes dari masyarakat.
“Memang penyaluran MBG menjadi yang pertama kalinya di bulan puasa, tetapi karena ada laporan dan keluhan, maka seharusnya ada evaluasi,” katanya
Agus Salim menjelaskan, domain pengawasan penyaluran program MBG bukan di daerah, melainkan pemerintah pusat.
“Akan tetapi penerima manfaat anak-anak kita semua. Maka kita juga akan mencoba melakukan pengecekan dan bantu komunikasi, supaya ada evaluasi dalam penyaluran MBG,” tandas politisi PKS.
Agus Salim menyatakan akan berkoordinasi dengaj Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor untuk membatu melakukan pengawasan dalam penyaluran MBG di satuan pendidikan.
“Saya kan koordinator Komisi IV, maka nanti kita coba koordinasikan dengan komisi IV. Agar melakukan pengawasan juga, dan ini harus menjadi evaluasi dalam penyaluran MBG dari dapur SPPG,” ucapnya.
Agus Salim juga ingin Pemkab Bogor menerima masukan atau usulan dari masyarakat, supaya hak penerima makan bergizi gratis itu dapat dirasakan.
“Intinya sama-sama saling beri masukan, jangan sampai hak-hak yang mendapatkan haknya malah berkurang di bulan Ramadhan ini,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, program MBG dengan sajian buah busuk, minim gizi, tak layak konsumsi, hingga harga tidak sesuai anggaran menjadi trending di Kabupaten Bogor dalam sepekan ini.
Meski begitu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor seperti tak tertarik untuk menyikapinya. Alasannya tidak ditemukan korban keracunan karena mengkonsumsi MBG, dan menganggap menu makanan yang disajikan dapur SPPG selama Ramadan telah memenuhi standar gizi.
Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty mengungkap, banyak laporan terkait keluhan masyarakat mengenai menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan selera atau keinginan penerima manfaat atau siswa.
“Setelah kami investigasi ke dapur SPPG, sebenarnya mereka sudah mengikuti standar gizi. Hanya memang selera penerima mafaat yang tidak cocok,” ungkapnya
Fusia Meidiawaty bersyukur hingga Februari 2026 tidak terjadi kasus keracunan MBG di Kabupaten Bogor. Berbeda dengan tahun sebelumnya. “Tahun 2025 kemarin ada, jumlahnya tidak terlalu banyak,” ucapnya.
Dinkes Kabupaten Bogor memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap dapur SPPG untuk memastikan kesesuaian standar gizi bagi seluruh penerima MBG.
”Kewenangan kami adalah melihat kesesuaian gizinya, kami akan terus melakukan pengawasan agar program ini berjalan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto,” tandas Fusia.
Sementara itu, Pakar Gizi IPB University, Ali Khomsan, mengkiritisi sajian menu MBG, terutama pada hari biasa.
Idealnya menu MBG harus beragam, terdiri dari nasi, lauk-pauk, sayur, buah, dan susu.
Namun, saat dibagikan pada periode Ramadan atau libur, keberagaman menu sering kali menurun dan tidak sesuai standar konsumsi gizi yang semestinya.
“Tantangan besar pun muncul ketika program tetap dipaksakan berjalan saat bulan Ramadan atau masa libur sekolah,” ucapnya.
Ali Khomsan menyebut, penurunan kualitas ini dipicu oleh kebijakan yang tetap meminta dapur SPPG tetap beroperasi di luar hari aktif sekolah. “Evaluasi waktu pelaksanaan program hatus dilakukan oleh pemerintah agar lebih efektif,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, gelombang protes dan keluhan diserukan masyarakat terkait menu MBG yang diberikan pada anak sekolah di bulan ramadan. Menu yang disajikan terkesan asal, dari mulai telur mentah, kacang kara, roti kemasan, susu basi, dan lainnya.
Reporter : Sdn
Editor : Red
