BOGOR , Warga mengeluh di Kawasan Pemerintah Kabupaten Bogor yang seharusnya menjadi ruang pelayanan publik yang ramah, justru berubah menjadi ajang pungutan terstruktur Jum’at 6/11/2026.
Menurut undang – undang yang berlaku di Negara Kesatuan Repoblik Indonesia jalan raya atau badan/bahu jalan umum tidak boleh dijadikan lahan parkir swasta atau dikomersilkan secara pribadi. Berikut adalah ketentuan hukum terkait hal tersebut:
• Fungsi Jalan Umum: Jalan raya atau ruang milik jalan diperuntukkan bagi kepentingan umum (kelancaran arus lalu lintas dan pejalan kaki), bukan untuk kegiatan usaha pribadi.
• Pengelolaan Parkir Tepi Jalan: Pengelolaan fasilitas parkir di badan jalan atau tepi jalan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, bukan oleh perorangan atau badan usaha swasta secara mandiri.
• Landasan Hukum Larangan:
• Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), menggunakan bahu atau badan jalan secara sembarangan yang mengganggu fungsi jalan dapat dikenai sanksi pidana kurungan atau denda (Pasal 287).
• Berdasarkan aturan terkait, pemanfaatan jalan di luar fungsi utamanya wajib mengantongi izin resmi dari penyelenggara jalan, dan memungut biaya parkir tanpa izin/legalitas yang jelas dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).
Hasil investigasi awak media pada hari Jumat tepatnya di depan kantor Disdukcapil terjadi pungutan yang tidak sesuai aturan yang berlaku dikabupaten Bogor , terpampang Plang daftar harga parkir dari Rp 5000 untuk motor sampaibtarip Rp 25000 untuk kendaraan roda enam , dari hasil wawancara awak media dengan jukir sebut saja Ahmad mengatakan bahwa tarip yang dipasang oleh PT Sarana Hayun Respati sangat tidak wajar ,sedangkan saya disini saja kadang ada yang bayar kadang juga tidak seikhlasnya saja mereka bayar . Setiap hari saya harus setor minimal Rp 60 sampai 70 ribu ke PT Share menurut saya itu sangat berat” ucap Ahmad .
Apakah ada permainan kerja sama antara PT Share ( Sarana Hayun Respati ) dan Dishub kabupaten Bogor. Sedangkan dikabupaten Bogor sedang gencar-gencar anti korupsi .
Untuk itu kami meminta kepada kadishub kabupaten Bogor Bayu untuk menertibkan Plang Parkir di sepanjang jalan raya Pemda dari depan kantor Disdukcapil sampai depan Bank BJB.
Sistem yang berjalan dengan penguasaan wilayah. Juru parkir ditargetkan wajib menyetor Rp 60,000 sampai Rp70.000 setiap hari. Sisa hasil pungutan baru menjadi bagian dari juru Parkir ( jukir ) Artinya: setoran pasti untuk yang di atas, baru keuntungan untuk pelaksana di lapangan. Untuk kendaraan roda dua Rp 5000 untuk kendaraan roda enam Rp 25,000, Padahal warga datang ke kawasan itu untuk mengurus admitrasi dan keperluan kependudukan . pelayanan negara yang seharusnya bebas pungutan Namun di pintu masuk saja sudah dipungut biaya yang membebani masyarakat . Warga yang baru saja membayar parkir menyampaikan kekesalannya.
Sistem ini berjalan atas nama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pola yang terlihat justru terstruktur, tersistematis, dan berbau pungutan liar resmi. Pihak swasta yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan ( dishub ) PT Share diutus bekerja sama, tiket dicetak, target setoran ditetapkan semuanya berjalan.
Juru parkir di lapangan pun mengaku sekadar menjalankan perintah “Kita mah cuma tugas Om. Saya kuat tidak bakal ada yang mengutik-ngutik saya” ucap Jukir . Kami dilindungi dan resmi, karena Dishub dan pihak PT Share agar pendapatan daerah meningkat.” ucap Jukir Ahmad .
PUNGUTAN RESMI ATAU PUNGUTAN LIAR BERKEDOK ATURAN CARA GAYA PEMKAB BOGOR.
Pertanyaan besar muncul: apakah wajar kawasan pelayanan pemerintahan dipungut parkir setinggi itu? Apakah warga yang datang melayani kepentingan administrasi negara justru dipungut biaya masuk demi menambah pundi-pundi pendapatan?
Warga meminta agar gaya pemerintahan yang membebani rakyat ini segera diubah. Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda.
Reporter: sdn
Editor: red
